Tinjauan Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Tinjauan Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia ini mendukung upaya Indonesia untuk mewujudkan transisi energi bersih. Tinjauan ini berisi gambaran umum yang komprehensif tentang lingkungan kebijakan saat ini, menyoroti kemajuan dan mengidentifikasi peluang untuk memperkuat intervensi kebijakan yang dapat membantu meningkatkan pembiayaan dan investasi energi bersih. Berikut ini merupakan rangkuman penilaian dan rekomendasi penting dari enam bidang kebijakan yang merupakan kerangka tinjauan yang diuraikan pada bab 2 sampai dengan bab 7.

Penilaian

Pemerintah Indonesia patut menerima pujian karena menyatakan pentingnya energi bersih untuk masa depan negara. Pengembangan energi terbarukan yang melimpah dan potensi efisiensi energi di Indonesia sangat penting untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan dan komitmen perubahan iklim Indonesia. Sebagaimana halnya negara lain dan korporasi yang menjanjikan aksi perubahan iklim yang lebih kuat, Indonesia perlu mempercepat transisi energi untuk mempertahankan daya tariknya sebagai tujuan investasi.

Perencanaan dan tata kelola pemerintahan

Adopsi inisiatif pembangunan rendah karbon (low-carbon development initiative/LCDI) sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Nasional Jangkah Menengah (RPJMN) 2020-24 memperkuat komitmen Indonesia untuk mencapai target energi bersih dan perubahan iklim serta membantu mempercepat investasi energi bersih. Koordinasi antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pembiayaan dan investasi energi bersih tetap menjadi tantangan. Penyederhanaan peraturan di tengah upaya meningkatkan kapasitas dan sumber daya pemerintah pusat dan daerah akan meningkatkan pencapaian target energi bersih Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi global akibat pandemi COVID-19, juga memengaruhi sektor energi, sehingga Indonesia perlu memutakhirkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang dapat mendukung pengembangan energi bersih sebagai bagian dari pemulihan ekonomi. Langkah ini juga akan meningkatkan akses dan ketahanan energi serta mendukung tujuan pembangunan kembali dengan lebih baik.

Kerangka regulasi

Pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi penting terkait efisiensi energi dan energi terbarukan, termasuk standar kinerja energi nasional pertama Indonesia dan rancangan peraturan presiden tentang energi terbarukan. Reformasi tenaga kerja melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja memperjelas kerangka kebijakan untuk memperbaiki iklim usaha listrik energi terbarukan, yang sampai saat ini masih sulit dipahami. Pembangkitan listrik oleh perusahaan dapat mempercepat pengembangan energi terbarukan yang seringkali terhambat oleh sejumlah kendala seperti, kurangnya jelasnya peraturan tentang pemanfaatan jaringan tenaga listrik bersama (power wheeling). Masih terdapat kesenjangan signifikan dalam kebijakan efisiensi energi, termasuk rendahnya ruang lingkup persyaratan standar kinerja energi minimum (SKEM). Upaya untuk meningkatkan standar terhadap sepuluh jenis peralatan elektronik sangat menggembirakan, namun harus juga tetap fokus untuk menguatkan peraturan yang ada yang mencerminkan kondisi pasar.

Kebijakan investasi dan persaingan

Pengesahan UU Cipta Kerja merupakan langkah penting untuk meningkatkan kemudahan berusaha. UU Cipta Kerja diberlakukan untuk menghapus tumpang tindih peraturan dan mengurangi beberapa pembatasan pada penanaman modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) serta menyederhanakan perizinan usaha. Dampak jangka panjang terhadap lingkungan usaha akan bergantung pada peraturan pelaksana di bidang lain yang harus dirancang tanpa mengorbankan lingkungan dan tujuan keberlanjutan. Tanpa mengesampingkan tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan industri nasional, persyaratan terkait tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) cenderung menghambat pasar tenaga surya dan bayu, karena biaya produksi dalam negeri lebih tinggi dibandingkan produksi luar negeri. Kondisi ini akan memengaruhi profitabilitas proyek dan menghalangi investasi secara keseluruhan.

Promosi dan fasilitasi investasi

Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan terhadap investasi sektor energi terbarukan (termasuk insentif pajak) menunjukkan peningkatan, dengan sinyal yang menggembirakan bahwa peraturan presiden tentang energi terbarukan yang sedang disusun akan memfasilitasi pertumbuhan pasar. Untuk semakin mendorong investasi di sektor energi terbarukan, persepsi risiko seperti kurangnya transparansi dalam penetapan harga perjanjian jual beli tenaga listrik/PJBTL (power purchase agreement/PPA) dan ketidakpastian akibat keadaan kahar (force majeure) harus dikelola dengan baik. Dukungan dan insentif yang diberikan pemerintah tidak mengarah pada pengembangan efisiensi energi. Rendahnya kapasitas pasar untuk mengajukan proyek yang bankable menciptakan hambatan dalam pembiayaan dan investasi, sehingga diperlukan dukungan yang lebih terarah kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam mempersiapkan proyek efisiensi energi.

Kebijakan pasar keuangan

Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance Roadmap) Indonesia Tahap II (2020-24) yang baru-baru ini dirilis merupakan langkah penting dalam mengatur ulang ekosistem keuangan Indonesia, memperkuat implementasi pertimbangan lingkungan, sosial dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) dan mendukung inovasi serta pengembangan jasa dan produk keuangan. Lembaga-lembaga jasa keuangan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan untuk memperluas portofolio keuangan berkelanjutannya, terutama karena hal ini berkaitan dengan pembiayaan proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Isu yang berkembang mencakup kurangnya pemahaman tentang proyek energi bersih; kurang memadainya informasi; tingginya persepsi risiko; dan kurangnya instrumen keuangan dan pendanaan yang sesuai. Penyediaan fasilitas keuangan khusus yang berkelanjutan dapat membantu mengatasi hambatan, meningkatkan akses terhadap utang jangka panjang, mengurangi biaya transaksi yang tinggi, dan menurunkan suku bunga.

Isu-isu lintas sektoral

Pemerintah telah mendorong Penelitian & Pengembangan (Litbang) serta inovasi energi bersih, tetapi pendanaan yang tersedia masih lebih rendah dari komitmen disampaikan sebelumnya dan banyak kegiatan Litbang terkait energi masih berfokus pada teknologi bahan bakar fosil, dan ini merupakan tantangan untuk memutus ketergantungan pada hidrokarbon. Di sisi lain, Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam pengembangan keterampilan dan kapasitas terkait teknologi energi bersih serta keuangan berkelanjutan. Akan tetapi, upaya ini lebih condong ke aspek teknis dan operasional sementara masih terdapat kebutuhan yang besar untuk mengembangkan kapasitas pembiayaan di antara pengembang proyek sambil tetap meningkatkan kapasitas penataan dan uji tuntas (due diligence) dalam proyek energi bersih.

Tabel 1. Langkah Indonesia untuk meningkatkan kerangka pembiayaan energi bersih dan investasinya

LANGKAH-LANGKAH PENTING
Jangka pendek
Memutakhirkan RUEN sehingga mencerminkan dampak pandemi COVID-19 terhadap permintaan energi dan memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat target energi terbarukan dan efisiensi energi dalam program pemulihan ekonomi, melalui langkah-langkah pembangunan kembali dengan lebih baik. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan struktur kebijakan dan peraturan yang lebih sederhana sesuai dengan peraturan presiden yang disiapkan tentang energi terbarukan, termasuk menyederhanakan PJBTL dan mengatasi kesenjangan peraturan terkait pengaturan net-metering dan power wheeling. Selain itu, meningkatkan upaya fasilitasi pembebasan lahan (misalnya, memanfaatkan pengalaman dari pengembangan jalan tol Indonesia dan pengalaman India terkait Solar Parks) karena akses lahan masih tetap menjadi salah satu hal yang memerlukan waktu penyelesaian terpanjang dalam proyek-proyek energi terbarukan. Mempertimbangkan perluasan penggunaan produk pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat, yang memberikan skema jaminan dan suku bunga bersubsidi untuk usaha kecil untuk membantu mengatasi persyaratan agunan yang tinggi. Produk ini dapat mempermudah perusahaan dalam membangun atau memperluas penawaran energi bersih. Melakukan penilaian pasar terperinci terkait kebutuhan dan tantangan pembiayaan serta mengidentifikasi dan meningkatkan instrumen pembiayaan yang sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, mempertimbangkan penggunaan Dana SDG Indonesia One untuk mendukung skema garansi dengan tujuan memitigasi risiko (de-risking) proyek untuk membantu para pengembang proyek memenuhi persyaratan agunan sambil tetap membangun pengalaman dan kepercayaan di antara lembaga jasa keuangan dengan proyek energi bersih. Memperluas program pelatihan untuk mengintegrasikan aspek keuangan dan pengembangan bisnis untuk proyek energi bersih, termasuk desain PJBTL yang layak mendapatkan pembiayaan perbankan dan diakui secara internasional serta pengembangan dan pelaksanaan model kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk mendorong pertumbuhan pasar.
Jangka menengah hingga jangka panjang
Mengembangkan peraturan pelaksana dan pedoman yang jelas bagi PLN untuk menjamin proses pengadaan yang berfungsi dengan baik dan persaingan yang sehat di pasar. Merencanakan perubahan secara transparan, melakukan tender proyek energi bersih yang kompetitif, dan menyediakan proses yang adil dan dapat diprediksi sehingga menarik investor. Hal ini terbukti secara global dapat menurunkan biaya energi terbarukan. Menyediakan kerangka regulasi dan pasar yang lebih jelas sehingga mendorong terbentuknya mekanisme pasar dan pembiayaan inovatif seperti kontrak kinerja penghematan energi, sertifikat energi yang dapat diperdagangkan, dan model energi as-a-service. Meningkatkan ketersediaan data pembiayaan dan investasi energi bersih untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan investor di pasar dengan menetapkan protokol pemantauan dan pelaporan serta mendukung pembangunan kapasitas SDM lembaga keuangan. Membangun struktur pembiayaan proyek energi bersih melalui kolaborasi antara OJK dan perbankan umum dan menstandarisasi ketentuan kontrak yang dapat direplikasi secara luas.

Tabel 2. Peluang untuk meningkatkan bantuan pengembangan

LANGKAH-LANGKAH PENTING

Bantuan dari komunitas internasional sangat penting untuk mendukung mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Komunitas pembangunan telah memberikan bantuan teknis dan pembiayaan proyek energi bersih secara aktif, akan tetapi dukungan dalam berbagai bidang yang dapat menciptakan efek pengganda akan melahirkan lebih banyak pengusaha energi bersih dan dapat memobilisasi modal swasta. Hasil konsultasi yang dilakukan dengan pengembang proyek, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa penguatan kerangka regulasi untuk membuka potensi energi terbarukan dan efisiensi energi adalah prioritas penting yang harus dilakukan di Indonesia. Kerja sama pengembangan dapat mendukung pembuat kebijakan untuk merancang dan menerapkan kebijakan terkait fasilitasi akses ke lahan, penyederhanaan perjanjian jual beli tenaga listrik, perencanaan lelang energi terbarukan, dan memperluas regulasi terkait efisiensi energi. Bidang prioritas lain yang memerlukan perhatian adalah pelatihan dan pengembangan kapasitas serta dukungan pengembangan sehingga dapat menambah sumber daya untuk memberikan bantuan teknis dalam mengembangkan program yang telah ada, seperti sertifikasi auditor energi berstandar investasi dan mengembangkan program baru untuk meningkatkan pengetahuan keuangan di sektor energi bersih dan sebaliknya, pengetahuan energi bersih di lingkungan lembaga jasa keuangan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas harus mencakup solusi pengembangan yang dapat direplikasi atau distandarisasi untuk memfasilitasi penyiapan proyek dan uji tuntas investor serta program alih pengetahuan melalui kemitraan dengan mitra pembangunan dan investor asing. Dana pengembangan juga dapat digunakan untuk mendukung mekanisme pembiayaan campuran (blended finance mechanisms) (seperti Dana SDG Indonesia One) yang dapat memobilisasi modal investor dalam negeri dan internasional serta pinjaman komersial untuk proyek energi bersih. Untuk itu diperlukan mitigasi risiko proyek dalam rangka memobilisasi investasi langsung dan memberikan bantuan teknis dalam penyiapan proyek serta mengatur investasi yang sesuai sehingga lebih banyak investor yang bersedia menanamkan modal (misalnya, melalui agregasi dan sekuritisasi proyek untuk memenuhi persyaratan skala, khususnya untuk investor internasional berskala besar). Pada akhirnya, bantuan diberikan untuk mendukung Indonesia dalam meningkatkan ketersediaan data pembiayaan dan investasi energi bersih serta mengembangkan perangkat pemantauan dan evaluasi. Masih ditemukan kesenjangan dalam ketersediaan data kinerja dan sumber daya proyek energi terbarukan yang konsisten dan andal, yang diperlukan lembaga keuangan untuk melakukan uji tuntas dan menilai risiko proyek. Selain itu, diperlukan perangkat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja penghematan energi untuk mengembangkan pasar efisiensi energi.